Produk Layanan

1.   Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Prtai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 2 tahun 2011 tentang 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

2.   Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 213/8426/Polpum perihal Surat Keterangan bagi partai politik yang telah melaporkan kepengurusan di Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

1.   Nama dan Jabatan Pengurus

2.   Nama Partai Politik

3.   Tingkat Kepengurusan

4.   SK Kepengurusan

5.   Alamat Badan Sekretariat dan Surat Pernyataan Pengurus bahwa tidak merangkap sebagai Anggota Partai Politik

Surat pelaporan Pengurusan Partai Politik (SPPPP)

1. Cp : 081321474666; (Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan)

2. Cp : 081318558181 (Admin Badan Kesbangpol);

3. Alamat email kesbangpolsmd@gmail.com

1.  Komputer (PC), Printer;

2.  Alat Tulis Badan;

3.  Formulir Pendaftaran;

4. Buku Peraturan Pengurusan Partai Politik.

1.   Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik;

2.   Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Menguasai Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Partai Politik;

Atasan langsung (Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan)

1.   SK Standar Pelayanan;

2.   SOP Pelayanan;

3. Arsip Produk Pelayanan.

1.   SK Standar Pelayanan;

2.   SOP Pelayanan;

3. Arsip Produk Pelayanan.

Per Triwulan (3 bulan)

1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Unformasi Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

1.   Surat    permohonan       Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO);

2.   Akte pendirian atau status Ormas yang disahkan Notaris;

3.   Anggaran      dasar          dan   anggaran   rumah tangga yang disahkan Notaris;

4.   Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;

5.   Fotokopi Keputusan Menkumham/SKT mendagri;

6.   Surat keterangan domisisli organisasi dan Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;

7.   Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;

8.   Foto Badan atau Sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama;

9.   Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hokum yang berlaku;

Surat keputusan Susunan Kepengurusan Daerah.

Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO)

 1. Cp : 081321474666; (Bidang Politik Dalam  Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan)

 2.  Cp   :     081318558181  (Admin    Badan Kesbangpol);

 3. Alamat email kesbangpolsmd@gmail.com

1.   Computer (PC), Printer;

2.   Alat Tulis Badan;

3.   Formulir Pendaftaran;

4. Buku Peraturan Perundang-undangan.

1.   Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2.   Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas.

Atasan Langsung (Kabid Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan)

1.   SK Standar Pelayanan;

2.   SOP Pelayanan;

3. Arsip Produk Pelayanan.

1.   SK Standar Pelayanan;

2.   SOP Pelayanan;

3. Arsip Produk Pelayanan.

1.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

2.       Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

4.       Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan  Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di    Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Sumedang;

1.       Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuar AAD atau AD dan ART;

2.       Program Kerja;

3.       Surat Keputusan susunan pengurus Ormas (sesuai dengan AD/ART);

4.       Surat Keterangan Domisili Sekretariat Ormas;

5.       NPWP atas nama Ormas;

6.       Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan

7.       Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;

8.       Formulir isian data Ormas;

9.       Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;

10.   Surat pernyataan bahwa nama, lambing, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain seta bukan merupakan mili Pemerintah;

11.   Rekomendasi dari Kementrian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;

12.   Rekomendasi dari Kementrian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari Pejabat Negara, Pejabat pemerintah,dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

1. Cp : 081321474666; (Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan)

2. Cp :  081318558181 (Admin Badan Kesbangpol);

 3.Alamat email : kesbangpolsmd@gmail.com

1.   Komputer (PC), Printer;

2.   Alat Tulis Badan;

3.   Formulir Pendaftaran;

4. Buku Peraturan Perundang-undangan.

1.   Memahami Tugas Poko dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2.   Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas.

Atasan Langsung (Kabid Poldagri dan Ormas)

1.       SK Standar Pelayanan;

2.       SOP Pelayanan;

3.  Arsip Produk Pelayanan.

1.        SK Standar Pelayanan;

2.        SOP Pelayanan;

3.   Arsip Produk Pelayanan.

Per Triwulan (3 bulan)

Peraturan Bupati No.18 Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri.

Tercantum  pada  alur  pelayanan di MPP Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Cp : 085321161425 ; (Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama);

2. Cp : 081318558181 (Admin Badan Kesbangpol);

 3. Alamat email kesbangpolsmd@gmail.com

Atasan Langsung (Kepala Badan Kesbangpol)

Surat Penerbitan Rekomendasi

1.  SK Standar Pelayanan;

2.  SOP Pelayanan;

3. Arsip Produk Pelayanan.

Per Triwulan (3 bulan)